Mencari Pengganti Gibran: Ujian Konstitusional dan Kematangan Politik Prabowo
Sejarah tidak hanya akan mencatat siapa yang menjadi Wakil Presiden pengganti, tetapi juga bagaimana Presiden Prabowo mengambil keputusan.
Oleh: Dr. Muslim Mufti, M.Si(Bidgar Siyasah PP PERSIS)
Dinamika politik nasional terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadirkan persoalan penting bagi perjalanan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.
Wacana pengunduran diri dan kemungkinan pergantian Wakil Presiden bukan sekadar persoalan pergantian figur dalam pemerintahan, melainkan menyangkut legitimasi kekuasaan, kepastian hukum, stabilitas pemerintahan, serta masa depan sistem demokrasi konstitusional.
Dalam situasi seperti ini, Presiden Prabowo Subianto menghadapi tanggung jawab politik dan konstitusional yang tidak sederhana. Apabila kekosongan jabatan Wakil Presiden benar-benar terjadi, Presiden harus menentukan dua nama calon untuk diusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Keputusan tersebut bukan hanya akan menentukan siapa yang mendampingi Presiden dalam menjalankan pemerintahan, tetapi juga menjadi gambaran bagaimana kekuasaan dijalankan dalam kerangka negara hukum dan demokrasi.
Dalam perspektif ilmu politik, kekuasaan tidak cukup hanya didasarkan pada kemampuan seseorang untuk memperoleh dan mempertahankan jabatan. Kekuasaan juga membutuhkan legitimasi, yaitu penerimaan masyarakat terhadap kewenangan yang dijalankan oleh pemegang kekuasaan.
Max Weber menjelaskan bahwa legitimasi merupakan salah satu fondasi penting dalam mempertahankan keberlangsungan kekuasaan. Dalam negara demokrasi modern, legitimasi tidak hanya berasal dari proses politik elektoral, tetapi juga dari kepatuhan terhadap hukum, aturan kelembagaan, dan tanggung jawab publik.
Karena itu, apabila terjadi pergantian Wakil Presiden, proses tersebut harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme demokrasi konstitusional. Presiden memang memiliki kewenangan mengusulkan calon, tetapi kewenangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketentuan konstitusi dan mekanisme pemilihan oleh MPR.
Di sinilah kepemimpinan Prabowo diuji. Ia perlu memastikan bahwa keputusan politik yang diambil tidak hanya memperhitungkan kepentingan koalisi pemerintahan, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan bangsa dalam jangka panjang.
Konstitusi Tidak Boleh Dikalahkan oleh Transaksi Politik
Dalam praktik politik, kompromi antarkekuatan politik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun, kompromi politik harus tetap berada dalam batas konstitusi. Jangan sampai jabatan Wakil Presiden hanya diperlakukan sebagai instrumen untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan partai atau memenuhi kepentingan kelompok tertentu.
Dari perspektif hukum tata negara, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Ketentuan ini mengandung pembagian kewenangan yang penting. Presiden mempunyai kewenangan mengusulkan dua nama, sedangkan MPR memiliki kewenangan konstitusional untuk memilih salah satunya.
Dengan demikian, Presiden tidak dapat menunjuk pengganti Wakil Presiden secara sepihak. Begitu pula partai politik atau kelompok pendukung pemerintah tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menetapkan siapa yang harus menduduki jabatan tersebut.
Mekanisme ini memperlihatkan bahwa konstitusi menempatkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden dalam kerangka checks and balances antarlembaga negara.
Prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengharuskan seluruh tindakan penyelenggara negara didasarkan pada hukum.
Oleh karena itu, setiap tahapan penggantian Wakil Presiden harus memperhatikan keabsahan terjadinya kekosongan jabatan, persyaratan calon, prosedur pengusulan, dan mekanisme pemilihan oleh MPR.
Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa pengunduran diri, apabila menjadi dasar pergantian, telah diproses dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai keputusan politik mendahului kepastian hukum.
Memilih Wakil Presiden: Figur, Kapasitas, atau Kepentingan Koalisi?
Persoalan berikutnya adalah kriteria calon pengganti. Dalam sistem presidensial, Wakil Presiden bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan. Ia merupakan bagian dari kepemimpinan eksekutif nasional dan memiliki tanggung jawab konstitusional dalam membantu Presiden menjalankan pemerintahan.
Karena itu, pertimbangan pengusulan calon semestinya tidak berhenti pada popularitas, kedekatan personal, atau kekuatan dukungan partai politik.
Ada beberapa aspek yang relevan untuk dipertimbangkan. Pertama, integritas dan rekam jejak. Jabatan Wakil Presiden membutuhkan figur yang memiliki kredibilitas publik, menjunjung etika penyelenggaraan negara, serta mempunyai komitmen terhadap pemberantasan korupsi.
Kedua, kapasitas kepemimpinan dan pengalaman kenegaraan. Wakil Presiden perlu memahami sistem pemerintahan, hubungan antarlembaga negara, serta kompleksitas persoalan ekonomi, sosial, politik, dan keamanan nasional.
Ketiga, komitmen terhadap konstitusi dan demokrasi. Figur yang diusulkan harus memiliki pemahaman terhadap prinsip negara hukum, hak asasi manusia, kebebasan sipil, serta mekanisme pengawasan kekuasaan.
Keempat, kemampuan menjaga persatuan nasional. Indonesia merupakan negara majemuk yang membutuhkan kepemimpinan inklusif, bukan kepemimpinan yang hanya merepresentasikan kepentingan kelompok politik tertentu.
Kelima, kemampuan bekerja sama dengan Presiden tanpa menghilangkan prinsip akuntabilitas. Hubungan Presiden dan Wakil Presiden harus dibangun atas dasar koordinasi kelembagaan dan pembagian tanggung jawab yang jelas.
Pertimbangan tersebut bukanlah sistem pemeringkatan calon, melainkan prinsip yang dapat digunakan untuk menilai kualitas proses rekrutmen kepemimpinan nasional.
Prabowo dan Tantangan Politik Koalisi
Dalam realitas politik Indonesia, pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi kekuatan partai politik. Koalisi pemerintahan memiliki peran dalam menjaga dukungan politik terhadap kebijakan Presiden. Namun, kepentingan koalisi tidak boleh menjadi satu-satunya dasar pengambilan keputusan.
Dalam teori institusionalisme, kualitas pemerintahan sangat ditentukan oleh kekuatan dan konsistensi lembaga negara dalam menjalankan aturan. Institusi yang kuat tidak boleh bergantung sepenuhnya pada kepentingan personal pemimpin atau kesepakatan sementara antarelite.
Jika penggantian Wakil Presiden hanya dijadikan ruang distribusi kekuasaan, maka persoalan yang lebih mendasar, yaitu penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan, justru terabaikan.
Prabowo perlu membedakan antara kebutuhan menjaga stabilitas koalisi dengan tanggung jawab konstitusional sebagai Presiden. Stabilitas politik memang penting, tetapi tidak boleh dibangun dengan mengorbankan prinsip hukum dan kepentingan publik.
Di sinilah diperlukan kepemimpinan yang mampu mengelola perbedaan kepentingan tanpa menjadikan konstitusi sebagai objek negosiasi politik.
Momentum Memperkuat Demokrasi Konstitusional
Pergantian Wakil Presiden juga dapat menjadi momentum untuk memperbaiki praktik demokrasi Indonesia. Selama ini, politik nasional kerap memperlihatkan kuatnya peran elite dalam proses pengambilan keputusan strategis. Sementara itu, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas rekrutmen kepemimpinan masih menjadi persoalan yang perlu terus diperkuat.
Oleh karena itu, proses pengusulan dua calon Wakil Presiden perlu disertai penjelasan mengenai pertimbangan konstitusional dan kepentingan nasional yang mendasarinya.
Masyarakat berhak mengetahui bahwa proses tersebut berjalan sesuai aturan dan tidak semata-mata ditentukan oleh kesepakatan tertutup antarkelompok politik.
MPR juga perlu menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab. Pemilihan Wakil Presiden bukan sekadar prosedur formal, melainkan keputusan kelembagaan yang memiliki konsekuensi terhadap keberlangsungan pemerintahan nasional.
Penutup: Konstitusi di Atas Kepentingan Kekuasaan
Pada akhirnya, persoalan pengganti Gibran bukan hanya menyangkut siapa yang akan menduduki kursi Wakil Presiden, tetapi juga bagaimana Indonesia membangun tradisi politik yang menghormati konstitusi.
Prabowo memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua calon apabila kekosongan jabatan Wakil Presiden telah terjadi secara sah. Namun, kewenangan tersebut sekaligus mengandung tanggung jawab besar untuk mengutamakan integritas, kapasitas kepemimpinan, kepentingan nasional, dan masa depan demokrasi.
Siapa pun figur yang nantinya dipilih harus memperoleh legitimasi melalui proses yang sah, bukan sekadar karena kekuatan politik atau kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Indonesia membutuhkan tradisi bahwa jabatan publik merupakan amanah konstitusional, bukan komoditas transaksi politik.
Sebab, dalam demokrasi yang matang, kekuasaan memang membutuhkan dukungan politik, tetapi keberlangsungan kekuasaan harus ditopang oleh hukum, legitimasi, dan kepercayaan rakyat.
Sejarah tidak hanya akan mencatat siapa yang menjadi Wakil Presiden pengganti, tetapi juga bagaimana Presiden Prabowo mengambil keputusan ketika kepentingan politik berhadapan dengan tanggung jawab konstitusional.